SMPN 35 Samarinda menempati urutan pertama nasional sebagai Sekolah Siaga Kependudukan (SKK) Kategori Paripurna.
Tiga sekolah lainnya di urutan selanjutnya adalah SMPN 2 Penajam Paser Utara, SMP3 Kalasan (DI Yogyakarta), dan SMPN 1 Krian (Jawa Timur).
Padahal pembentukan SSK lembaga penddikan yang beralamat di Jalan Pirus – Awang Long ini terhitung paling belakang dibanding tiga sekolah di atas.
Meski dibentuk di bulan yang sama, namun SMPN 35 Samarinda yakni pada tanggal 30 Januari 2020.
Kabar gembira inipun disambut suka cita Kepala Sekolah, Ibu Hj Dini Indriani MPd.
Tak lupa beliau mengucap syukur Alhamdulillah, serta menyampaikan informasi bahwa sertifikat akan diterima akhir tahun ini.
“Insya Allah, sertifikat SSK Kategori Paripurna level nasional ini akan terbit Desember nanti,” ucapnya.
Untuk diketahui, SSK adalah sekolah yang mengintegrasikan pendidikan kependudukan dan keluarga berencana ke dalam beberapa mata pelajaran sebagai pengayaan materi pembelajaran.
Di dalamnya terdapat pojok kependudukan sebagai salah satu sumber belajar peserta didik sebagai upaya pembentukan generasi berencana, agar guru dan peserta didik dapat memahami isu kependudukan dan guru mampu mengintegrasikan isu kependudukan ke dalam pembelajaran sesuai dengan Kurikulum 2013.
SSK didefinisikan sebagai implementasi operasional pengendalian kependudukan dan keluarga berencana dengan program-program pendidikan terintegrasi.
Dikelola dari, oleh penyelenggara pendidikan melalui pemberdayaan sekolah serta memberikan kemudahan atau akses terhadap anak didik untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan khusus bidang kependudukan dan keluarga berencana, pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan ekonomi kreatif serta program sektor lainya.
Tujuan program SSK ini selain memupuk kesadaran akan kondisi kependudukan di wilayah tempat tinggal masing-masing siswa, juga menumbuhkan sikap bertanggung jawab dan perilaku adaptif berkaitan dengan dinamika kependudukan.
Lebih dari itu mengembangkan sikap yang tepat dalam mengambil keputusan untuk mengatasi masalah-masalah kependudukan kelak ketika mereka menjadi dewasa.